Oleh: Edi Danggur*
Tulisan ini merupakan tanggapan atas diskursus yang berkembang menyusul publikasi “Tanggapan dan Beberapa Catatan atas Undangan Forum Komunikasi Multistakeholder terkait PLTP di Pulau Flores dan Lembata” yang diterbitkan oleh Veritas Indonesia pada 17 Juli 2026 lalu.
Veritas Indonesia. Pada 23 Juli 2026 mendatang, Ledalero dijadwalkan menjadi tuan rumah Forum Komunikasi Multistakeholder mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geothermal di Flores dan Lembata. Tiga institusi pendidikan Katolik bertindak sebagai penggagasnya: Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, dan Universitas Katolik Indonesia (Unika) St. Paulus Ruteng. Tujuannya sederhana namun krusial: mempertemukan semua pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama dan berdialog.
Namun, di tengah urgensi tersebut, sebagian pejuang keadilan ekologi justru memilih untuk tidak hadir. Para uskup, pastor, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih memilih menyerukan penghentian eksploitasi dan menuntut exit strategy dari luar forum. Alasannya, akar persoalannya bukanlah kurangnya dialog, melainkan ketidakadilan ekologis yang diklaim sudah terjadi secara nyata di lapangan.
Di sinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, mereka mengakui bahwa dialog adalah jalan penting untuk menyelesaikan persoalan bersama. Namun di sisi lain, mereka menolak masuk ke dalam ruang dialog tersebut. Dalih yang diajukan adalah kekhawatiran bahwa forum semacam itu hanya akan mereproduksi asimetri, mengingat adanya ketimpangan kuasa, modal, dan pengetahuan antara warga dan korporasi.
Kekhawatiran tersebut tentu sangat masuk akal. Keadilan ekologis memang bukan sekadar soal pemerataan jumlah kursi di dalam sebuah ruangan. Ia adalah napas dari perlindungan ruang hidup, pengakuan atas suara warga terdampak, dan keberlanjutan budaya. Namun, menolak bicara sama sekali juga membawa risiko yang tidak kalah besar. Dengan memboikot dialog, kita justru sedang menyerahkan meja perundingan itu sepenuhnya kepada pihak yang memiliki kuasa.
Menyuarakan Kebenaran dengan Lantang
Keadilan tidak pernah jatuh dari langit layaknya sebuah hadiah. Ia tak akan diberikan secara cuma-cuma oleh penguasa maupun oligarki. Dalam asas hukum dikenal adagium qui tacet, consentire videtur—siapa yang diam, dianggap setuju. Jika kita memilih diam dan absen di forum ilmiah, maka kita secara tidak langsung melepaskan hak kita untuk menilai apakah hasil dari forum tersebut adil atau tidak.
Memperjuangkan keadilan memang menuntut harga yang mahal. Ia membutuhkan waktu, validasi data, keberanian moral, hingga air mata. Berhadapan dengan kekuasaan berarti harus siap dengan berbagai stigma; dicap sebagai “tukang ribut”, “sok pahlawan”, atau “aktivis jalanan”. Itu adalah risiko perjuangan. Namun, harga dari sebuah kediaman jauh lebih mahal, dan yang kelak membayarnya adalah anak cucu kita yang terpaksa hidup mewarisi kerusakan lingkungan.
Oleh karena itu, jangan hanya menjadi penonton. Jika menolak proyek geothermal diyakini sebagai sebuah kebenaran dan didukung oleh argumentasi yang kuat, maka suarakanlah kebenaran itu dengan lantang. Suarakan di mana pun, kapan pun, dan di hadapan siapa pun, termasuk di depan mereka yang pro-geothermal.
Jika kebenaran itu diibaratkan sebagai pelita, jangan letakkan pelita itu di bawah gantang. Nyalakan dan letakkanlah di atas kaki dian agar cahayanya menerangi seluruh isi rumah. Kebenaran harus diletakkan di atas meja, diuji di forum terbuka, seperti dialog di Ledalero tersebut.
Sastrawan Amerika Serikat peraih Nobel Sastra 1949, William Faulkner, pernah berpesan, “Jangan pernah takut menyuarakan kejujuran, kebenaran, dan belas kasih melawan ketidakadilan, kebohongan, dan ketamakan. Jika orang-orang di seluruh dunia melakukan ini, bumi akan berubah.”
Ketimpangan di dalam sebuah forum memang selalu ada, tetapi justru karena alasan itulah kita harus hadir. Kita hadir untuk menggugat agenda yang timpang, mengoreksi narasi yang keliru, dan memastikan rekomendasi yang lahir tidak bersifat sepihak. Tidak hadir justru menjadikan kita bagian dari masalah, bukan solusi.
Berjuang dengan Cara yang Benar
Berjuang menuntut keadilan juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Bukan melalui anarki, vandalisme, atau caci maki, melainkan bertumpu pada data, argumentasi hukum, dan dialog yang bermartabat. Suara boleh lantang, asalkan terukur. Emosi boleh menyala, asalkan digerakkan oleh argumen yang kokoh. Itulah garis demarkasi yang membedakan pejuang sejati dari sekadar pembuat keruh suasana.
Untuk itu, penulis menawarkan formula sederhana dalam perjuangan ini, yakni “3T”: Tahu, Tanya, dan Tindak.
Pertama, Tahu. Pahami hak warga, regulasi negara, dan diskursus seputar geothermal secara komprehensif. Pelajari isu ini dari berbagai literatur dan pandangan ahli. Hindari generalisasi yang menyesatkan, misalnya anggapan bahwa jika satu proyek geothermal salah kelola, maka semua proyek di tempat lain pasti berujung pada kerusakan yang sama.
Terapkan prinsip audi et alteram partem—dengarkan juga pihak lain, termasuk mereka yang pro. Jangan hanya bergaung di dalam ruang gema (echo chamber) kelompok sendiri. Resapi pula pengalaman masyarakat yang rumah, gereja, dan biaranya kini diterangi oleh listrik dari panas bumi. Ajukan pertanyaan reflektif: relakah mereka kembali hidup di dalam kegelapan tanpa pasokan listrik PLN yang bersumber dari geothermal tersebut? Jangan genggam kebenaran versi sendiri secara absolut tanpa memberi ruang bagi perspektif lain.
Kedua, Tanya. Ajukan pertanyaan kritis dan tajam kepada negara maupun investor. Uji logika “kemandirian energi” dengan realitas daya dukung lingkungan setempat. Apakah konsep kemandirian energi dapat dijadikan dalih pembenar untuk menumbalkan kelestarian dan kesehatan lingkungan warga? Bertanyalah agar kita tidak menolak sesuatu murni hanya karena kita takut pada hal yang belum kita pahami.
Ketiga, Tindak. Jika ruang dialog buntu atau gagal menghasilkan keadilan, ambil langkah-langkah terukur. Perjuangan ekologi memiliki banyak saluran resmi. Laporkan dugaan pelanggaran ke Komnas HAM, layangkan aduan ke Ombudsman, atau desak para wakil rakyat di DPR RI. Jika pendekatan politis dan institusional ini gagal, naikkan eskalasi ke jalur hukum. Bawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan perizinan yang cacat prosedur, atau ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil bagi warga terdampak.
Pada akhirnya, arena perjuangan ini bukanlah kompetisi untuk sekadar mencari siapa yang paling lantang menolak atau menerima geothermal. Tujuan akhir kita adalah merawat bumi agar tetap adil dan layak huni. Geothermal boleh diperdebatkan, ditolak, maupun diterima, tetapi proses dialektikanya harus berjalan dengan adil. Dan ingatlah, keadilan itu hanya akan lahir ketika kita berani melangkah masuk ke dalam ruang pertarungan gagasan; bukan ketika kita memilih keluar, bergumam sendiri, dan hanya berteriak dari kejauhan.
*Penulis adalah seorang Advokat, tinggal di Jakarta.
Veritas Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan tulisan-tulisan yang meneguhkan iman dan menyuarakan kebenaran. Kami mengundang Anda, para pembaca setia, untuk turut mendukung operasional pelayanan ini melalui donasi ke rekening BCA 6440054739 a.n. Lucia Margaretha Audrey Niron (Bendahara Veritas Indonesia). Agar donasi Anda dapat kami terima dan catat dengan baik, mohon kirimkan bukti transfer kepada Editor Konten kami, Maria Frani Ayu, di nomor 081230038196. Sedikit dari Anda adalah wujud nyata kebersamaan dalam pelayanan ini.
