Di tengah keriuhan pragmatisme kekuasaan yang kerap mengabaikan nalar, sebuah pesan jernih dari Maumere mengingatkan kita bahwa demokrasi sejati bukanlah sekadar prosedur suara, melainkan sebuah proyek etis yang menuntut keberanian untuk berdialog secara jujur dan rasional.
Oleh: Fr. Febry Suryanto, SVD
Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Dr. Otto Gusti Ndegong Madung, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Filsafat Politik dalam Rapat Terbuka Luar Biasa Senat IFTK Ledalero, Sabtu (18/4/2026). Pengukuhan berlangsung di Auditorium Santo Thomas Aquinas, Kampus I IFTK Ledalero, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Pengukuhan dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, ST., M.Eng., dan dipimpin oleh Ketua Senat IFTK Ledalero, Dr. Yosef Keladu Koten. Momentum ini sekaligus menegaskan posisi IFTK Ledalero sebagai salah satu pusat pengembangan filsafat di kawasan Indonesia Timur.
Acara pengukuhan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari unsur pemerintah, gereja, dan akademisi, antara lain Uskup Agung Ende, Mgr. Dr. Paulus Budi Kleden, SVD; Uskup Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro; Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago bersama Ketua DPRD Sikka Stefanus Semandi; Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen bersama Wakil Bupati Ignasius Boli Uran; serta Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi. Hadir pula Wakil Provinsial SVD Ende, Pater Frans Ceunfin, SVD; Ketua YASSPA SVD Ende, Pater Yulius Kuway, SVD; pimpinan perguruan tinggi di Flores dan Timor, para dosen, imam, civitas akademika, serta keluarga besar Otto yang datang dari Manggarai Timur.
Demokrasi sebagai Proses Reflektif dan Dialogis
Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Legitimasi Kekuasaan, Epistemologi Demokrasi, dan Daya Pertimbangan Politik: Refleksi Filsafat Politik bagi Masa Depan Demokrasi di Indonesia”, Otto menguraikan bahwa demokrasi tidak dapat dipahami secara sempit sebagai prosedur politik, melainkan sebagai proses reflektif yang terus berlangsung dalam relasi antara warga, ruang publik, dan kekuasaan.
Ia merujuk pada pemikiran Max Weber mengenai legitimasi kekuasaan, lalu mengembangkannya dalam konteks demokrasi kontemporer dengan menekankan pentingnya politische Urteilskraft atau daya pertimbangan politik warga. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan warga untuk menilai secara rasional, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Pengetahuan, sebagaimana demokrasi, tidak pernah lahir dari kesendirian. Ia tumbuh dalam dunia bersama, di mana manusia saling berbagi pengalaman dan belajar melihat dari perspektif orang lain,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa refleksi filosofis tidak lahir dari ruang abstrak, melainkan dari pengalaman konkret hidup bersama orang lain dalam keberagaman.
“Orasi ilmiah ini bukan hanya hasil pergulatan pribadi dan buku-buku, tetapi juga ziarah panjang perjumpaan dengan banyak orang dari latar belakang budaya dan sosial yang berbeda,” katanya.
Otto menambahkan bahwa perjalanan intelektualnya dibentuk oleh keterlibatan dalam riset, dialog lintas budaya, serta advokasi sosial, sehingga filsafat tidak berhenti pada tataran teori, tetapi menyentuh realitas konkret kehidupan masyarakat.
Ia pun menegaskan bahwa capaian akademiknya merupakan hasil dari proses kolektif.
“Ini bukan prestasi individual, tetapi buah dari proses pencarian bersama, dialog tanpa henti, dan keterlibatan dalam realitas sosial,” ujarnya.
Dalam konteks itu, ia menekankan bahwa pendidikan tinggi harus menjadi praksis iman yang berdialog dengan dunia.
“IFTK Ledalero harus terus menjadi komunitas pencarian kebenaran yang hidup, bukan sekadar institusi pendidikan,” katanya.
Pengukuhan Guru Besar dan Tantangan Akademik di NTT
Kepala LLDIKTI Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, ST., M.Eng., dalam sambutannya menegaskan bahwa pengukuhan guru besar bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari tradisi akademik yang menjaga marwah dan kewibawaan perguruan tinggi.
“Pengukuhan guru besar adalah bentuk pertanggungjawaban akademik melalui orasi ilmiah, sekaligus menjaga kehormatan kampus,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa seorang profesor memiliki tanggung jawab strategis, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin akademik yang menghasilkan inovasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kondisi pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait jumlah profesor.
“Dari sekitar 3.000 dosen aktif di NTT, jumlah profesor masih di bawah satu persen. Padahal, jika mutu pendidikan optimal, minimal 10 persen atau sekitar 300 profesor,” katanya.
Ia menilai kehadiran Otto sebagai Guru Besar Filsafat Politik memiliki arti penting karena bidang tersebut tergolong langka, baik di tingkat nasional maupun global.
“Ahli filsafat politik yang lengkap secara akademik tidak banyak, bahkan di dunia. Ini merupakan capaian besar bagi NTT dan Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah: Demokrasi Butuh Fondasi Etis
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., dalam sambutannya menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang plural menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan demokrasi.
“Dalam keragaman itu, demokrasi kita terus berada dalam proses pendewasaan. Namun kita juga menghadapi tantangan serius seperti ketimpangan sosial, polarisasi politik, serta kecenderungan manipulasi identitas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dalam situasi tersebut, pemikiran reflektif-filosofis menjadi sangat penting untuk menjaga arah etis kehidupan bersama.
“Hukum menerjemahkan arah normatif ke dalam rambu-rambu konkret sekaligus membatasi tindakan agar tetap berada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Menurutnya, filsafat politik berfungsi sebagai kompas normatif bagi praktik politik yang sering kali terjebak dalam pragmatisme jangka pendek.
“Demokrasi bukan sekadar mekanisme prosedural, melainkan proyek etis yang berakar pada rasionalitas publik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif dari kalangan akademisi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adil.
Perspektif Yayasan: Nilai Verbum dan Misi Pendidikan
Mewakili Pembina Yayasan Persekolahan Santo Paulus Ende, Pater Lukas Jua, SVD, menegaskan bahwa jabatan profesor merupakan pengakuan negara atas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
“Jabatan profesor adalah pengakuan negara atas prestasi seorang dosen dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai Otto layak menyandang gelar tersebut karena menunjukkan keseimbangan dalam ketiga aspek tersebut, termasuk keterlibatannya dalam advokasi sosial, khususnya bagi korban perdagangan orang serta perempuan dan anak korban kekerasan.
Dalam perspektif misi SVD, ia menegaskan bahwa pendidikan harus berakar pada nilai-nilai Verbum, yaitu veritas (kebenaran), excellentia (keunggulan), rationalitas, bonitas (kebaikan), universalitas, dan misericordia (belas kasih).
Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan fondasi bagi kehidupan demokrasi yang sehat.
“Tanpa kebenaran, keadilan, keterbukaan, dan belas kasih, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi membentuk pribadi yang berorientasi pada kepentingan umum dan keadilan sosial.
Jejak Akademik dan Keterlibatan Sosial
Otto lahir di Manggarai Timur, 20 Mei 1970. Ia memulai studi filsafat di STFK Ledalero, melanjutkan studi teologi di Austria, dan meraih gelar doktor filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Jerman, pada 2008 dengan disertasi tentang politik dan kekerasan.
Selain aktif sebagai dosen dan penulis, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi sosial, khususnya dalam isu hak asasi manusia, gender, dan perlindungan perempuan bersama JPIC SVD Ende.
“Ini bukan hanya capaian pribadi, tetapi buah dari perjalanan bersama banyak orang,” ujarnya.
