Di balik iming-iming transisi energi hijau yang menjanjikan, proyek geotermal di Flores justru menyimpan ancaman nyata yang berpotensi merenggut ruang hidup, kebudayaan, dan masa depan masyarakat akar rumput.
Oleh: Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD (Uskup Keuskupan Agung Ende)
Sikap saya, para pendamping Keuskupan Ende, serta para uskup di Provinsi Gerejawi Ende hingga detik ini tidak pernah berubah: kami menolak secara tegas penerapan geotermal sebagai bentuk energi terbarukan di Flores. Penolakan ini pertama kali saya sampaikan secara terbuka pada 6 Januari 2025, dan telah ditegaskan kembali melalui berbagai surat gembala. Enam uskup di wilayah ini—Uskup Denpasar, Uskup Labuan Bajo, Uskup Ruteng, Uskup Ende, Uskup Maumere, dan Uskup Larantuka—berdiri dalam satu barisan, menyuarakan sikap dan keprihatinan yang sama.
Saya merasa perlu menegaskan satu hal mendasar: sikap ini bukan berarti kami menolak kemajuan, memusuhi modernisasi, atau menutup mata terhadap tingginya kebutuhan pasokan listrik. Bersama Paus Fransiskus, kami sepenuhnya menyadari betapa mendesaknya peralihan dari energi berbasis fosil menuju energi terbarukan demi merawat bumi. Namun, kami berkesimpulan bahwa geotermal bukanlah pilihan yang tepat dan manusiawi untuk konteks kami di Flores.
Setidaknya, ada empat alasan fundamental yang melandasi sikap ini. Pertama, topografi wilayah. Sebagian besar daerah kami, khususnya di Keuskupan Agung Ende, terdiri dari bentang alam bergunung-gunung dan perbukitan. Kondisi ini menyisakan lahan yang sangat terbatas untuk kawasan permukiman dan lahan pertanian warga. Ironisnya, titik-titik yang diincar untuk eksploitasi geotermal justru berhimpitan dengan ruang hidup tersebut. Proyek ini niscaya akan merampas lahan produktif yang menjadi urat nadi penghidupan masyarakat.
Kedua, ancaman krisis air. Proyek geotermal mutlak membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar, terutama pada fase pengeboran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kami saat ini saja sudah berteriak kesulitan mendapatkan air bersih. Beberapa waktu lalu, saya mengunjungi kawasan Laja, lokasi yang direncanakan menjadi sumber pasokan air untuk proyek geotermal di Mataloko.
Di sana, jeritan masyarakat akibat krisis air sudah sangat nyaring terdengar. Meskipun pihak pengembang mengklaim penggunaan air akan sangat dibatasi, realitas kelangkaan air tak bisa dimanipulasi. Apabila debit air yang terbatas di Laja harus dialihkan untuk kepentingan eksploitasi geotermal, maka para petani yang selama ini mengandalkan air tersebut untuk mengairi persawahan mereka akan menjadi korban pertama yang paling menderita. Ini adalah ancaman hilangnya hak dasar masyarakat atas air.
Ketiga, ancaman terhadap identitas kebudayaan. Masyarakat Flores hidup dengan fondasi budaya yang sangat berpusat pada sektor pertanian. Pertanian bukan sekadar cara mencari makan, melainkan sistem nilai yang menentukan bagaimana masyarakat berinteraksi, bergotong royong, dan memelihara keharmonisan sosial. Ketika proyek geotermal merampas sebagian besar lahan pertanian warga, maka akan terjadi pergeseran budaya secara paksa. Kami sama sekali tidak anti terhadap perubahan zaman. Namun, jika perubahan tata ruang dan hilangnya mata pencaharian itu terjadi dalam tempo yang drastis, masyarakat akan mengalami disorientasi budaya dan, pada akhirnya, kehilangan identitas akar mereka.
Keempat, trauma masa lalu yang belum sembuh. Kami memiliki pengalaman traumatis dengan proyek geotermal di Mataloko yang hingga kini menyisakan masalah besar. Saat ini, terdapat manifestasi uap panas di berbagai lokasi di Mataloko yang menjadi bukti tak terbantahkan bahwa mitigasi risiko lingkungan tidak ditangani dengan becus.
Untuk meyakinkan publik bahwa proyek ini aman, pihak terkait seharusnya mampu membuktikan bahwa mereka bisa menangani masalah ketika bencana terjadi. Logikanya sederhana: jika masalah yang sudah ada di depan mata saja gagal diselesaikan, bagaimana mungkin masyarakat dipaksa untuk menerima proyek geotermal baru di wilayah lain? Pertanyaan mendasarnya adalah soal kemauan dan kemampuan, baik kemampuan teknis untuk memitigasi bencana lingkungan, maupun kemampuan finansial untuk memulihkan kerusakan. Wacana mengubah lokasi yang gagal menjadi geopark bukanlah solusi, melainkan bentuk pelepasan tanggung jawab atas kegagalan mitigasi risiko.
Dengan menimbang konteks kelam tersebut, saya dan para uskup di Flores tidak memiliki pilihan lain selain menolak geotermal. Kami memikul tanggung jawab moral untuk berdiri bersama rakyat; bersama umat yang selama ini kerap diabaikan dan hanya dijadikan korban dari ambisi proyek berskala besar.
Sebelum pihak gereja angkat bicara, masyarakat akar rumput sesungguhnya telah lama berteriak menolak, sayangnya suara mereka sering kali dianggap angin lalu. Kini, kami hadir untuk mengamplifikasi suara mereka. Kami mendesak para pembuat kebijakan untuk menanggapi penolakan ini dengan nurani dan keseriusan. Sebab, pada akhirnya, jika bencana ekologis itu terjadi, bukanlah para pembuat kebijakan atau investor di ibu kota yang akan menanggung penderitaannya, melainkan masyarakat setempat yang kehilangan tanah, air, dan masa depan mereka.
(Tulisan ini disarikan dari pandangan yang disampaikan pada media briefing oleh JPIC OFM di Jakarta Pusat, 29 Juli 2026).
Veritas Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan tulisan-tulisan yang meneguhkan iman dan menyuarakan kebenaran. Kami mengundang Anda, para pembaca setia, untuk turut mendukung operasional pelayanan ini melalui donasi ke rekening BCA 6440054739 a.n. Lucia Margaretha Audrey Niron (Bendahara Veritas Indonesia). Agar donasi Anda dapat kami terima dan catat dengan baik, mohon kirimkan bukti transfer kepada Editor Konten kami, Maria Frani Ayu, di nomor 081230038196. Sedikit dari Anda adalah wujud nyata kebersamaan dalam pelayanan ini.
