Sarasehan Nasional FMKI membahas krisis multidimensi, Nota Pastoral KWI 2026, dan peran lintas iman dalam kehidupan berbangsa.
JAKARTA, VERITAS INDONESIA – Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) mengajak umat Katolik berperan aktif dalam menjaga keadaban publik dan merawat kehidupan berbangsa di tengah berbagai krisis yang dihadapi Indonesia.
Ajakan tersebut mengemuka dalam Sarasehan Nasional bertema “Mencintai Indonesia: Merawat Hikmat Kebijaksanaan, Menjaga Keadaban Republik” di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
Sarasehan yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FMKI itu dihadiri sekitar 100 peserta, terdiri atas pengurus FMKI dan perwakilan organisasi serta komunitas Katolik di Jakarta dan sekitarnya. Demikian siaran pers Dewan Pengurus Nasional FMKI yang diterima Veritas Indonesia.
Meneladani Perintis Gereja Katolik Indonesia
Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, membuka sarasehan dengan pidato kunci yang mengangkat kontribusi tokoh-tokoh Katolik dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Ia menyinggung peran Mgr. Albertus Soegijapranata dalam mendorong Takhta Suci untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.
“Negara Vatikan merupakan salah satu negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia, karena desakan dari Mgr. Soegijapranata melalui surat yang dikirimkan kepada Bapa Paus,” ungkap Kardinal Suharyo.
Ia juga mengenang Romo Frans van Lith, SJ, misionaris Yesuit asal Belanda yang berkarya di Muntilan, Jawa Tengah, sejak 1897 dan menjadi guru Mgr. Soegijapranata.
Menurut Kardinal Suharyo, Romo van Lith pernah menyatakan bahwa para misionaris berada di antara pihak yang dijajah dan pihak yang menjajah. Namun, apabila terjadi konflik, mereka akan berpihak kepada kaum pribumi.
Kardinal Suharyo mengangkat teladan para tokoh tersebut sebagai warisan penting bagi Gereja Katolik Indonesia. Semangat cinta Tanah Air yang mereka tunjukkan menjadi salah satu pijakan untuk merefleksikan peran umat Katolik dalam kehidupan bangsa saat ini.
Nota Pastoral KWI 2026: Membaca Krisis dan Menentukan Arah
Pembahasan mengenai tanggung jawab Gereja dalam kehidupan berbangsa juga merujuk pada Nota Pastoral KWI 2026, yang mengajak Gereja berjalan bersama dalam merawat keadaban publik dan memperkuat solidaritas kemanusiaan.
Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, Romo Yohanes Kurnianto Jeharut, memaparkan tiga bagian utama nota pastoral tersebut: ungkapan syukur atas karya Allah di tengah bangsa dan Gereja Indonesia, pembacaan terhadap krisis multidimensi yang dihadapi bangsa, serta ajakan untuk berjalan bersama sebagai bangsa.
Romo Hans, sapaan akrabnya, menguraikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, meliputi krisis nurani dan moral publik, kepemimpinan dan demokrasi, solidaritas dan persatuan, ekonomi dan kebijakan, ekologi dan kemanusiaan, budaya dan identitas, serta tantangan generasi muda di era digital.
Dengan menggunakan pendekatan lihat (see), nilai (judge), dan bertindak (act), KWI merumuskan sejumlah arah pastoral untuk menanggapi persoalan tersebut.
Langkah-langkah yang dipaparkan meliputi penguatan kohesi sosial melalui ruang perjumpaan lintas iman, budaya, dan kelompok sosial; penyusunan protokol perlindungan (safeguarding) bagi anak dan orang dewasa; pembentukan sekretariat Papua sebagai pusat penanganan krisis; serta reformasi pelayanan publik Katolik, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan.
Berbagai langkah tersebut mencerminkan perhatian terhadap peran Gereja dalam menjawab persoalan internal maupun tantangan sosial yang lebih luas.
Kolaborasi untuk Indonesia Emas 2045
Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro, membahas tantangan pembangunan Indonesia dalam perspektif sejarah dan visi Indonesia Emas 2045.
Ia menguraikan sejumlah krisis yang pernah dihadapi Indonesia, antara lain krisis ekonomi-politik 1965–1967, penurunan harga minyak dunia pada 1982–1986, krisis moneter dan Reformasi 1997–1998, krisis harga minyak dan keuangan global 2007–2009, serta pandemi Covid-19 pada 2020–2022.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan, Purnomo menekankan pentingnya rencana aksi yang komprehensif. Upaya tersebut mencakup pembangunan karakter melalui pendidikan formal dan nonformal serta penguatan wawasan kebangsaan.
Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi nonpemerintah, media, dan dunia usaha. Penguatan literasi dan inovasi menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional.
Tokoh Lintas Iman Soroti Defisit Moral dan Krisis Peradaban
Sarasehan juga menghadirkan perspektif lintas iman mengenai persoalan moral dan tantangan kehidupan bersama di Indonesia.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, menilai Indonesia tengah mengalami defisit moral. Menurutnya, para tokoh agama perlu mengambil peran dalam membangun keadaban masyarakat dengan menghadirkan nilai-nilai agama melalui tindakan nyata, termasuk mendorong toleransi dan keadilan.
Sementara itu, Direktur Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, mengidentifikasi tiga tantangan besar peradaban, yakni krisis ekologi, rendahnya kompetensi kepemimpinan, dan intoleransi.
Ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk menjawab tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas hidup manusia.
Pandangan kedua narasumber memperluas pembahasan mengenai peran agama dalam kehidupan publik, terutama dalam membangun toleransi, memperjuangkan keadilan, dan menghadapi persoalan sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
FMKI Perkuat Peran Kaum Awam Katolik
Melalui sarasehan ini, FMKI menegaskan perannya sebagai wadah bersama bagi kaum awam Katolik untuk terlibat dalam bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan, dengan berlandaskan Ajaran Sosial Gereja, Pancasila, dan UUD 1945.
FMKI dideklarasikan di Jakarta pada 15 Agustus 1998, dalam semangat Reformasi. Organisasi ini kemudian menjalani transformasi kelembagaan melalui Pertemuan Nasional (Pernas) XIII di Klaten, Jawa Tengah, pada 4–6 Juni 2026, dan kini berstatus badan hukum sebagai Perkumpulan Forum Masyarakat Katolik Indonesia.
Transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi kepemimpinan awam, serta kemitraan dengan hierarki Gereja dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Bagi FMKI, keterlibatan kaum awam Katolik dalam kehidupan sosial dan politik merupakan salah satu wujud kontribusi umat dalam merawat kehidupan berbangsa dan menjaga keadaban Republik.
(Sumber: Siaran pers Dewan Pengurus Nasional FMKI yang diterima Veritas Indonesia)
