Ketika teriakan keadilan di jalanan terus berulang tanpa jawaban, yang sesungguhnya sedang rapuh bukanlah kesabaran rakyat, melainkan nurani kekuasaan.
Oleh Yakobus Henggu Mila Meha*
Gelombang demonstrasi dan unjuk rasa di berbagai wilayah menjadi penanda paling telanjang bahwa ada yang keliru dalam penyelenggaraan negara. Rakyat turun ke jalan karena jurang antara kebijakan pemerintah dan harapan akan kehidupan yang adil, damai, sejahtera, serta bebas korupsi kian melebar. Namun, kenyataan kerap menyajikan ironi: aspirasi warga tidak selalu ditanggapi sebagaimana mestinya, bahkan sering kali direduksi sebatas formalitas demokrasi tanpa tindak lanjut nyata.
Padahal, demonstrasi memegang kedudukan vital dalam kehidupan bernegara. Melalui ruang jalanan, masyarakat menyampaikan kritik, menagih pertanggungjawaban, sekaligus mengingatkan para pejabat agar tidak melupakan mandatnya. Suara rakyat semestinya dibaca sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan dicurigai sebagai ancaman bagi kekuasaan.
Di titik ini, kita melihat betapa kehidupan bernegara kerap bekerja layaknya sebuah algoritme kekuasaan, sebuah pola yang arah dan kecepatannya sangat ditentukan oleh keputusan segelintir pemegang kewenangan, mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Para pemimpin memang memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, dan mengatur hajat hidup orang banyak. Celakanya, tanpa kompas moral, tanggung jawab, dan kesadaran akan keadilan, kekuasaan yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan justru mudah dibelokkan menjadi alat pemuas kepentingan pribadi.
Korupsi adalah wajah paling nyata dari penyimpangan tersebut. Ia bukan sekadar kejahatan mengambil atau menyalahgunakan uang negara, melainkan pengkhianatan langsung terhadap amanah rakyat. Begitu kewenangan dipakai untuk memperkaya diri atau kelompok, hak-hak warga pun terabaikan, pembangunan menjadi timpang, dan kepercayaan publik terhadap negara perlahan runtuh.
Krisis integritas ini mengingatkan kita pada gagasan filsuf Yunani Plato mengenai keadilan dan kepemimpinan dalam karya monumentalnya, The Republic atau Politeia. Plato menegaskan bahwa negara ideal mesti dipimpin oleh sosok yang memiliki kebijaksanaan, pengetahuan yang benar, serta keutamaan moral yang selalu menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. Lewat konsep philosopher-king atau raja filsuf, ia mengingatkan bahwa kekuasaan, jabatan, kekayaan, atau kepiawaian beretorika tidak pernah cukup untuk melahirkan pemimpin yang baik.
Lebih jauh, Plato memaknai keadilan sebagai kondisi ketika setiap unsur dalam negara menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara tepat tanpa merampas hak pihak lain. Jika cermin ini diarahkan pada praktik pemerintahan kita hari ini, pesannya sangat jelas: para penyelenggara negara wajib bekerja dalam koridor kewenangan, bukan menyalahgunakan jabatan untuk korupsi, mempermainkan hukum, atau melayani kepentingan golongan tertentu. Plato juga menekankan pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter bagi calon pemimpin, sebab kebijaksanaan tidak pernah lahir secara otomatis dari kursi jabatan, melainkan ditempa lewat pengetahuan, latihan, dan pengendalian diri.
Refleksi Plato tersebut mengajarkan satu kebenaran mendasar: kualitas sebuah negara tidak hanya diukur dari melimpahnya sumber daya alam, kecanggihan teknologi, atau megahnya infrastruktur, tetapi juga dari mutu moral para pemimpinnya. Kekayaan alam sebesar apa pun tidak akan pernah menghadirkan kesejahteraan merata apabila kekuasaan terus disandera oleh ketidakjujuran dan keserakahan. Sebaliknya, negara yang dikelola oleh figur-figur berintegritas jauh lebih berpeluang menumbuhkan kehidupan yang adil dan harmonis.
Oleh sebab itu, setiap aksi demonstrasi perlu diletakkan pemerintah sebagai cermin evaluasi untuk membenahi tata kelola negara, bukan sekadar peristiwa yang dibiarkan berlalu tanpa perubahan. Ruang dialog harus dibuka selebar-lebarnya, hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pelaku korupsi mesti diganjar sanksi tegas tanpa melihat jabatan maupun kedudukannya. Di sisi lain, masyarakat pun memikul tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi secara kritis, damai, dan bermartabat.
Pemikiran Plato tidak boleh dibiarkan berhenti sebagai catatan akademis di ruang kuliah. Negara yang adil dan sejahtera tidak lahir dari deretan janji politik di atas kertas, melainkan dari keberanian mengembalikan kekuasaan pada khitahnya: melayani rakyat dan memberantas korupsi. Hanya ketika kepemimpinan kembali berpijak pada kebenaran dan kebaikan bersama, suara rakyat di jalanan tidak lagi berakhir sebagai gema yang sia-sia, tetapi menjelma titik awal perubahan nyata.

*Mahasiswa Fakultas Filsafat Unika Kupang.








