Veritas Indonesi, 29 Mei 2026. Di tengah masifnya laju pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam berskala raksasa, ruang hidup masyarakat adat Papua semakin terpinggirkan dan terancam punah. Merespons krisis kemanusiaan dan ekologis yang kian mendesak ini, sebuah bincang wicara (talkshow) mendalam bertajuk “Di Mana Kita dalam Film Pesta Babi?” telah diselenggarakan oleh kolaborasi media Katolikana dan Veritas Indonesia.
Diskusi yang disiarkan secara langsung melalui kanal digital Katolikana dan Veritas Indonesia ini membedah secara kritis esensi dari film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh penting yang terjun langsung merespons pergumulan Papua, di antaranya Cypri Jean Paju Dale, Ph.D. (Sutradara & Akademisi), Fransiska Gondro Mahuze (Pegiat HAM Papua), RD. Marthen L.P. Jenarut (Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI), serta Kasmir Nema, SVD (Pemimpin Redaksi Veritas Indonesia).
Pemimpin Redaksi Veritas Indonesia, Kasmir Nema, SVD, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa kolaborasi media ini mengambil langkah berani untuk menyuarakan realitas yang selama ini sering kali tidak diangkat ke dalam ruang diskusi. “Veritas Indonesia ikut ambil bagian dalam kegiatan ini untuk menyerukan sesuatu yang jarang atau tabu disajikan oleh media-media yang lain,” tegasnya, membuka ruang diskusi yang secara tajam menguliti narasi pembangunan yang elitis.
Lebih dari Sekadar Karya Visual: Dekonstruksi Narasi “Voice of the Voiceless”
Cypri P. Dale, salah satu sutradara dan peneliti di balik film ini, menegaskan bahwa “Pesta Babi” bukanlah sekadar tontonan dokumenter linier, melainkan ruang ekspresi yang memiliki banyak lapisan narasi terkait krisis multidimensi yang amat dalam. Film ini adalah kulminasi dari penelitian panjang lintas disiplin, menggabungkan pendekatan antropologi, sosiologi, hingga ekologi politik, yang berusaha menggali akar masalah struktural di Papua secara komprehensif.
“Ini bukan hanya tentang Papua. Ini adalah amplifikasi, sebuah teriakan minta tolong dari Orang Asli Papua yang tidak terdengar sampai saat ini. Mereka tinggal di sana, menjadi bagian terdampak langsung dari krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi, tetapi ironisnya tidak pernah diikutsertakan dalam bagian dari perumusan pembangunan itu sendiri,” jelas Cypri.
Lebih lanjut, Cypri memberikan kritik tajam terhadap hegemoni wacana advokasi yang sering kali keliru. Ia mengkritik keras narasi pihak-pihak, baik institusi maupun individu, yang kerap mengklaim bertindak mewakili masyarakat Papua. “Yang benar-benar tidak bersuara (voiceless) saat ini justru adalah mereka yang menganggap diri sebagai orang yang menjadi Voice of the Voiceless,” tegasnya. Menurut Cypri, alam, satwa, dan masyarakat adat sejatinya sudah lama berteriak, namun telinga penguasa dan pihak luar yang sering kali memilih untuk tuli, sembari membajak panggung penderitaan tersebut untuk narasi mereka sendiri.
Runtuhnya “Supermarket Gratis” dan Beban Ganda Perempuan Adat
Realitas pahit di tingkat akar rumput dipaparkan secara lantang oleh Fransiska Gondro Mahuze. Ia menyoroti bahwa esensi dari kesadaran dan perlawanan masyarakat adat yang semakin nyaring akhir-akhir ini bermuara pada satu perjuangan mutlak: mempertahankan ruang hidup mereka. Hutan dan alam bagi masyarakat Papua bukanlah sekadar komoditas kayu atau lahan kosong, melainkan sebuah “supermarket gratis” dan apotek alami yang telah disediakan oleh Tuhan.
“Ketika perusahaan atau program pemerintah ini masuk dengan alat-alat berat mereka, masyarakat semakin menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan hak atas tanah adat, tetapi juga rumah tempat mereka tinggal dan merajut kehidupan. Masa depan anak cucu semakin tidak menentu, berubah menjadi masa depan yang kabur dan tak terlihat,” ujar Fransiska dengan nada prihatin.
Dampak dari perampasan ruang hidup ini memicu hilangnya ketahanan pangan, sandang, dan papan secara masif. Dalam diskusi tersebut, tergambar jelas dimensi ekofeminisme dari krisis ini. Kelompok perempuan Papua kini memikul beban ganda yang luar biasa berat. Dengan hancurnya ekosistem hutan dan rawa, para perempuan harus menempuh jarak yang jauh dan berjuang keras hanya untuk menyambung hidup; mereka kesulitan menokok sagu, mencari ikan di rawa-rawa yang mengering atau tercemar, hingga kehilangan akses terhadap tanaman obat-obatan tradisional penyambung nyawa.
Jebakan Pemiskinan Sistemik Berbalut “Pembangunan”
Selain krisis ekologis, ekspansi kapital berwujud investasi juga memicu pemiskinan yang terstruktur. Ibu Lisa, salah satu penanggap, menyoroti kuatnya peran media sosial dalam mempercepat persebaran realitas ketidakadilan ini ke ruang publik. Ia menyoroti sebuah kenyataan mengerikan yang terekam dalam dokumenter terkait praktik ketidakadilan perburuhan yang dialami warga lokal.
Terdapat kesaksian mengenai pekerja yang sudah 9 tahun bekerja di bawah perusahaan besar, tetapi jangankan untuk sejahtera, mereka bahkan tidak bisa menabung sama sekali. Upah yang diberikan hanya cukup untuk menyambung napas di tengah inflasi harga barang kebutuhan pokok yang meroket seiring masuknya perusahaan. “Ini adalah masalah yang sistemik, masalah pemiskinan yang sengaja diinkubasi dan dilakukan di dalam sistem itu sendiri,” tegas Ibu Lisa, membongkar ilusi bahwa investasi otomatis membawa kesejahteraan bagi penduduk asli.
Pertobatan Ekologis, Teologi Salib, dan Kritik terhadap Hierarki Gereja
Bincang wicara ini kemudian menukik tajam pada dimensi teologis dan moral, mempertanyakan posisi agama di tengah ketidakadilan. RD. Marthen L.P. Jenarut (Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI) merefleksikan persoalan Papua melalui kacamata ensiklik Laudato Si’ karya Paus Fransiskus. Ia mengingatkan bahwa krisis ekologi adalah krisis relasi, hancurnya hubungan antara manusia dengan alam berbanding lurus dengan hancurnya kemanusiaan itu sendiri.
“Ini tidak hanya menuntut keadilan ekologis, tetapi mengarah pada keharusan perjalanan ‘pertobatan’. Dalam konteks penindasan ini, Gereja harus dan wajib memihak pada mereka yang menjadi ‘korban’. Gereja tidak akan dan tidak boleh netral. Gereja harus bertransformasi menjadi aktor perubahan agar situasi yang penuh penderitaan ini berubah, dan sikap ini tentu selaras dengan nilai moral injili,” papar RD. Marthen.
Di lapangan, perlawanan spiritual masyarakat adat yang merasa tak berdaya kini mewujud dalam aksi-aksi simbolik. Pastor Kasmir memaknai fenomena penancapan salib-salib merah di tapal batas tanah adat yang dirampas ini melalui Teologia Crucis (Teologi Salib). “Salib tidak lagi hanya dipajang megah di dalam gedung gereja, tetapi kini dipancangkan di lahan atau di tanah mereka yang dirampas. Ini bukan sekadar simbol penolakan secara politis, tetapi memiliki makna profetis; sebuah tindakan perlawanan berlandaskan iman sekaligus deklarasi bahwa Allah hadir, dan Allah ikut disalibkan serta menderita bersama umat-Nya di atas tanah yang dihancurkan itu,” urai Pastor Kasmir.
Namun, gerakan perlawanan akar rumput yang dikenal sebagai “Gerakan Salib Merah” ini menyingkap sebuah ironi institusional yang menyayat hati. Cypri Dale mengungkapkan fakta bahwa gerakan berbasis iman ini telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun di Papua. Selama satu dekade penderitaan tersebut, hampir tidak ada respons advokasi yang terdengar dari hierarki Gereja. Lebih parahnya, alih-alih dirangkul sebagai bentuk teologi pembebasan lokal, gerakan ini justru kerap kali mengalami supresi oleh pihak institusi gereja sendiri karena dianggap mengganggu. Hal ini dilemparkan sebagai tantangan besar: bagaimana dinamika pastoral ini akan berkembang dan bagaimana para teolog berani merespons kemunafikan ini di masa depan.
Mendesak Negara untuk Menghentikan Ekosida
Pada penutupnya, keseluruhan panelis sepakat bahwa isu yang tergambar dalam “Pesta Babi” bukanlah sekadar persoalan lokal di suatu kabupaten, melainkan representasi penderitaan yang menjalar di seluruh tanah Papua. Melalui media alternatif dan diskusi semacam ini, diharapkan Negara dan para pemangku kebijakan dapat benar-benar mendengarkan, melihat jauh melampaui metrik pertumbuhan ekonomi atau kepentingan oligarki semata, dan segera mengembalikan hak hidup serta rasa keadilan bagi Orang Asli Papua.
Bagi publik, mahasiswa, pembuat kebijakan, maupun siapapun yang ingin menyaksikan kembali keseluruhan diskusi kritis ini, rekaman siaran dapat diakses secara utuh melalui tautan YouTube Veritas Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=PcYGTGehPZg&t=339s.
Veritas Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan tulisan-tulisan yang meneguhkan iman dan menyuarakan kebenaran. Kami mengundang Anda, para pembaca setia, untuk turut mendukung operasional pelayanan ini melalui donasi ke rekening BCA 6440054739 a.n. Lucia Margaretha Audrey Niron (Bendahara Veritas Indonesia). Agar donasi Anda dapat kami terima dan catat dengan baik, mohon kirimkan bukti transfer kepada Editor Konten kami, Maria Frani Ayu, di nomor 081230038196. Sedikit dari Anda adalah wujud nyata kebersamaan dalam pelayanan ini.
