Setelah pengunduran diri Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM, dari jabatan Uskup Bogor, sejumlah umat menyuarakan kegelisahan mereka melalui sebuah surat kepada Administrator Apostolik Keuskupan Bogor. Melalui surat tersebut, mereka mengajak Gereja menanggapi situasi yang berkembang dengan keterbukaan, dialog, dan semangat sinodalitas.
Penulis: P. Kasmir Nema, SVD
Bogor – 10 Maret 2026 (Veritas Indonesia) – Pengunduran diri seorang uskup merupakan peristiwa yang jarang terjadi dalam kehidupan sebuah keuskupan. Karena itu, ketika Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM, mengumumkan keputusannya untuk mundur dari jabatan Uskup Bogor pada Januari 2026, banyak umat Katolik di keuskupan tersebut merasa terkejut.
Di tengah berbagai rumor dan tuduhan yang sebelumnya beredar, keputusan itu justru memunculkan pertanyaan di kalangan umat: apa sebenarnya yang terjadi di balik peristiwa ini?
Sebuah Pengunduran Diri yang Mengejutkan
Ketika Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Uskup Bogor pada 19 Januari 2026, banyak umat Katolik di keuskupan tersebut terkejut.
Pengunduran diri seorang uskup bukanlah peristiwa yang biasa dalam kehidupan Gereja lokal. Karena itu, keputusan tersebut segera memunculkan berbagai pertanyaan di tengah umat, terutama karena sebelumnya beredar sejumlah tuduhan yang diarahkan kepada sang uskup.
Di tengah suasana tersebut, sekelompok umat dari berbagai paroki kemudian menyampaikan sebuah surat kepada Administrator Apostolik Keuskupan Bogor, Mgr. Christophorus Tri Harsono. Surat itu dikirim pada 9 Maret 2026 oleh kelompok yang menamakan diri Solidaritas Umat Keuskupan Bogor.
Melalui surat tersebut, mereka menyampaikan keprihatinan sekaligus harapan agar situasi yang berkembang dapat dijelaskan secara lebih terbuka kepada umat.
Latar Belakang Tuduhan
Dalam suratnya, Solidaritas Umat menjelaskan bahwa polemik bermula dari sebuah surat tertanggal 8 Desember 2025 yang ditulis oleh dua imam Keuskupan Bogor. Surat tersebut berisi sejumlah tuduhan terhadap Mgr. Paskalis Bruno Syukur.
Tuduhan itu mencakup beberapa hal serius, mulai dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan, tudingan bahwa uskup menjadi simbol perpecahan di antara imam dan umat, hingga persoalan yang berkaitan dengan misi Katolik di wilayah Lebak.
Pada saat yang hampir bersamaan, berbagai rumor mengenai persoalan tersebut juga beredar di media sosial. Situasi ini kemudian mendorong dilakukannya visitasi oleh Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC, yang saat itu menanggapi berbagai laporan dan informasi yang berkembang.
Namun sebelum hasil visitasi tersebut diketahui secara luas oleh umat, Mgr. Paskalis Bruno Syukur memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam pernyataannya saat itu, ia menegaskan bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak benar. Meski demikian, ia mengakui bahwa situasi yang berkembang menimbulkan tekanan yang berat dan berpotensi memecah persatuan umat.
Karena itu, ia memutuskan untuk mundur demi menjaga kesatuan Gereja di Keuskupan Bogor.
Dokumen yang Memunculkan Pertanyaan Baru
Dalam surat yang mereka kirimkan kepada pihak keuskupan, Solidaritas Umat menyebut bahwa beberapa dokumen yang mereka peroleh justru memberikan klarifikasi terhadap tuduhan yang sebelumnya beredar.
Salah satunya adalah surat dari ekonom Keuskupan Bogor tertanggal 1 Oktober 2025 yang menyatakan tidak adanya penyalahgunaan keuangan keuskupan.
Selain itu, terdapat pula surat dari pihak SFS tertanggal 20 Desember 2025 yang disebut membantah tuduhan mengenai pengusiran para suster dari wilayah misi di Lebak.
Bagi sebagian umat, keberadaan dokumen-dokumen tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik polemik tersebut.
Dalam suratnya, Solidaritas Umat menyampaikan pertanyaan yang mencerminkan kegelisahan tersebut.
“Jika Mgr. Paskalis Bruno Syukur OFM yang terbukti tidak bersalah mengundurkan diri demi persatuan umat yang sudah terpolarisasi, lantas siapa yang menciptakan perpecahan di Keuskupan?”
Seruan untuk Keterbukaan
Meski menyampaikan berbagai pertanyaan, Solidaritas Umat menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk memperkeruh situasi.
Sebaliknya, mereka berharap adanya ruang dialog yang terbuka antara umat dan pimpinan keuskupan.
Dalam surat tersebut, mereka juga menyampaikan beberapa harapan kepada Administrator Apostolik Keuskupan Bogor. Di antaranya adalah agar pihak keuskupan bersedia mendengarkan keprihatinan umat, menjelaskan situasi yang terjadi secara terbuka, serta melibatkan umat dalam semangat sinodalitas.
Sekitar 50 umat dari berbagai paroki di Keuskupan Bogor turut menandatangani surat tersebut. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk aktivis gereja, tokoh masyarakat, dan kaum muda Katolik.
Mencari Jalan Menuju Kepercayaan
Bagi banyak umat, situasi ini bukan hanya tentang pengunduran diri seorang uskup. Lebih dari itu, situasi ini menyentuh persoalan kepercayaan dan komunikasi dalam kehidupan Gereja.
Dalam tradisi Gereja, masa-masa sulit sering kali menjadi kesempatan untuk memperdalam dialog dan memperkuat persatuan.
Harapan itulah yang kini disuarakan oleh umat yang menandatangani surat tersebut—bahwa melalui keterbukaan, penjelasan yang jujur, dan semangat sinodalitas, Gereja di Keuskupan Bogor dapat melangkah kembali dalam persatuan.
Sebagaimana sabda Yesus dalam Injil Yohanes, “Kebenaran akan memerdekakan kamu” (Yoh. 8:32).
Dan dalam terang kebenaran itulah umat berharap perjalanan Gereja mereka dapat terus dilanjutkan bersama.
