Oleh Pater Dr. Felix Baghi, SVD*
Pernyataan Uskup Frans Kopong Kung tentang KWI sebagai KOMPAS gereja Katolik di Indonesia sewaktu tahbisan uskup di Larantuka menarik untuk dianalisis lebih jauh.
Pernyataan itu keluar waktu peristiwa besar, tahbisan seorang uskup di Flores, pulau dengan mayoritas penduduk Katolik, dan juga pulau yang sedang mengalami luka ekologis yang semakin nyata, pemboran panas bumi, letusan gunung api, ancaman perluasan wilayah industri perhotelan di Labuan Bajo, dan juga kegelisahan mengenai dugaan keterlibatan institusi Gereja dalam investasi pada sektor pariwisata elitis di Labuan Bajo.
Secara faktual, kegelisahan Uskup Kopong Kung ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari ketegangan antara pewartaan dan praktik.
Jika Gereja berdiri di altar sambil menyerukan pertobatan ekologis, tetapi pada saat yang sama terhubung, langsung ataupun melalui instrumen finansial, dengan proyek-proyek yang mempercepat komodifikasi tanah, air, dan ruang hidup masyarakat adat, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi, melainkan integritas moral Gereja itu sendiri.
Pertanyaannya bukan soal legalitas
Banyak hal legal tetapi tidak profetis. Pertanyaannya adalah: di pihak mana Gereja berdiri ketika tanah diwariskan kepada generasi mendatang atau diserahkan pada logika kapitalis, apalagi gereja sendiri, misalnya terlibat dalam logika kapitalis itu? Ensiklik Laudato Si dengan tegas mengkritik “paradigma teknokratis” dan mentalitas ekstraktif yang melihat bumi sebagai objek eksploitasi. Jika Gereja sendiri ikut berpartisipasi dalam arus investasi yang menopang paradigma itu, maka Gereja tidak lagi berbicara sebagai nabi, melainkan sebagai pemegang saham.
Sejarah menunjukkan bahwa skandal terbesar Gereja bukan pertama-tama dosa personal, melainkan “kompromi struktural” dengan kekuasaan dan modal. Gereja kehilangan daya kenabiannya bukan ketika ia miskin, tetapi ketika ia terlalu nyaman dengan investasi. Apakah Gereja mau menjadi lembaga yang “aman secara finansial” tetapi kehilangan otoritas moral?
Atau berani mengambil risiko ekonomi demi kesetiaan pada Injil ciptaan?
Gereja dipanggil menjadi suara bagi bumi yang tak bersuara dan masyarakat kecil yang terdesak, bukan menjadi bagian dari mesin pembangunan yang menggilas keduanya. Jika benar ada keterlibatan finansial dalam proyek-proyek yang meragukan secara ekologis, maka transparansi dan evaluasi etis adalah kewajiban iman, bukan pilihan administratif. Nabi-nabi dalam Kitab Suci tidak pernah diutus untuk menjaga portofolio investasi. Mereka diutus untuk menjaga perjanjian.
Apa yang disentil Uskup Emeritus Larantuka waktu misa tahbisan uskup di Larantuka bahwa KWI harus menjadi kompas agar Gereja tidak goyah, pernyataan ini tidak lahir di ruang hampa. Ia terdengar seperti gema dari kegelisahan yang lebih dalam, terutama di tengah gejolak internal pasca pengunduran diri Uskup Paskalis Bruno Syukur.
Siapa Itu Iblis ?
Respons ketua KWI bahwa Gereja sedang menghadapi iblis yang ingin menghancurkannya, iblis yang tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari dalam. Kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: siapakah “iblis” itu? Apakah “iblis” adalah pengkritik? Apakah “iblis” adalah umat yang menuntut transparansi? Apakah “iblis” adalah suara yang menolak kompromi dengan kuasa dan modal?Ataukah justru “iblis” itu adalah godaan struktural: kerakusan, kompromi, ketertutupan, dan ambisi yang bersembunyi di balik bahasa rohani?. Kesadaran ketua KWI bahwa bahaya terbesar Gereja bukanlah serangan dari luar. Sejarah menunjukkan bahwa Gereja justru rapuh ketika ia menolak koreksi internal dan menutup diri terhadap evaluasi publik. Setan paling halus bukanlah oposisi eksternal, melainkan normalisasi ketidakjujuran yang dibaptis menjadi “demi kebaikan institusi.”
Jika KWI ingin menjadi kompas, maka ia harus berani menunjuk arah bahkan ketika arah itu tidak nyaman bagi dirinya sendiri. Kompas tidak berfungsi untuk menenangkan kapal, tetapi untuk menunjukkan arah yang benar. Gereja kehilangan daya kenabiannya bukan ketika ia dikritik, tetapi ketika ia alergi terhadap kritik. Gereja menjadi goyah bukan karena badai, tetapi karena fondasinya retak oleh kompromi yang tak pernah diakui. Bahasa tentang “iblis dari dalam” seharusnya tidak menjadi retorika defensif. Ia harus menjadi panggilan pertobatan struktural.
Pertobatan bukan hanya moral personal, tetapi juga pertobatan tata kelola, pertobatan transparansi, pertobatan terhadap relasi kuasa. Kalau tidak, istilah “iblis” akan berubah menjadi metafora yang dipakai untuk membungkam pertanyaan yang sah. Kita membutuhkan Gereja yang cukup rendah hati untuk mengakui luka internalnya, cukup berani untuk membuka prosesnya, dan cukup jujur untuk tidak menyakralkan kekuasaan. Karena kompas sejati bukanlah kekuasaan hierarkis.
Kompas sejati adalah KEBENARAN KRISTUS, dan kebenaran itu tidak takut pada kritik.
*Penulis adalah Dosen Filsafat di IFTK Ledalero, Maumere
