Saat Suara Rakyat Hanya Jadi Formalitas Demokrasi

Ketika tuntutan keadilan di jalanan hanya diperlakukan sebagai kebisingan rutin yang berlalu bersama sore, di situlah demokrasi sedang kehilangan denyut nadinya.


Oleh Yakobus Henggu Mila Meha*

Di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (15/11/2026), masyarakat kembali turun menyuarakan tuntutan keadilan hukum dan ekonomi. Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa kegelisahan terhadap arah demokrasi kita bukan sekadar wacana di ruang diskusi. Rakyat turun ke jalan bukan tanpa sebab: mereka menagih visi pemerintahan yang jelas, pemenuhan hak-hak dasar, serta jaminan kehidupan yang layak. Namun, demokrasi hari ini berada di persimpangan jalan ketika aspirasi warga kerap dipandang pemegang kekuasaan sekadar sebagai formalitas belaka. Jika suara rakyat hanya dianggap angin lalu tanpa tindak lanjut nyata, demokrasi perlahan kehilangan makna dan tujuan dasarnya.

Persoalan ini menyentuh langsung jantung dasar negara kita, khususnya sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tersebut bukanlah slogan dekoratif yang cukup diulang dalam pidato politik atau dibingkai dalam dokumen kenegaraan. Sungguh ironis jika cita-cita keadilan sosial hanya berhenti di atas kertas, sementara dalam praktiknya keadilan justru terasa tajam ke bawah dan lunak terhadap kelompok yang memiliki kuasa. Keadilan menuntut wujud nyata melalui kebijakan yang berpihak, pelayanan publik yang bermartabat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta pembagian kesempatan yang setara bagi seluruh warga.

Baca Juga Artikel:  Cardinal Gracias Buka Sidang Pleno XII FABC: Sinodalitas Adalah Anugerah Gereja bagi Dunia

Filsuf politik Jean-Jacques Rousseau menawarkan cermin jernih untuk membaca keretakan ini. Lewat karya monumentalnya, The Social Contract (1762), Rousseau menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari rakyat. Rakyat bukanlah objek pasif yang sekadar diperintah, melainkan pemegang kedaulatan sejati. Pemerintah memperoleh kewenangan karena adanya kesepakatan sosial yang mengikat kehidupan bersama, bukan sebagai cek kosong untuk melayani kepentingan pribadi, keluarga, ataupun golongan tertentu.

Lebih jauh, Rousseau memperkenalkan konsep general will atau kehendak umum. Kehendak umum tidak identik dengan tirani mayoritas atau sekadar suara terbanyak, melainkan orientasi pada kepentingan bersama yang menjamin kebebasan serta kesetaraan setiap warga negara. Bagi para pemimpin di Indonesia, gagasan ini semestinya tidak berhenti sebagai teori di ruang kelas filsafat, tetapi menjadi kompas moral dalam mengambil kebijakan. Kekuasaan adalah amanah; begitu ia lebih sibuk melayani kepentingan elite ketimbang kebutuhan rakyat luas, mandat moralnya pun ikut runtuh.

Kegelisahan tentang bias kekuasaan itu menjadi kian tajam jika kita menyandingkannya dengan analisis Karl Marx (1818–1883) mengenai relasi kuasa, kepentingan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Marx menyoroti bagaimana struktur masyarakat sering kali memberi keistimewaan bagi kelompok bermodal untuk menguasai sumber daya dan meraup keuntungan terbesar. Dalam konteks kita, pisau analisis Marx memaksa kita bertanya secara jujur: apakah arah pembangunan dan kebijakan ekonomi benar-benar menyejahterakan publik secara merata, atau justru memperlebar jurang antara pemilik modal dan masyarakat kecil yang kian kesulitan memenuhi kebutuhan hidup?

Baca Juga Artikel:  Paradoks Keserakahan: Mengapa Singa Berhenti Berburu, Sedangkan Manusia Tidak?

Bersama Rousseau dan Marx, kita melihat dua sisi persoalan demokrasi yang saling melengkapi: kedaulatan rakyat di satu sisi dan ketimpangan kepentingan ekonomi-politik di sisi lain. Keduanya menegaskan bahwa demokrasi tidak pernah selesai di bilik suara. Ia harus terus hidup melalui keterbukaan pemerintah terhadap kritik, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak warga negara, serta penegakan hukum yang tidak tunduk pada status sosial.

Pada akhirnya, merawat demokrasi juga berarti merawat rasa kemanusiaan. Setiap orang memiliki martabat yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun pengaruh politiknya. Karena itu, ketidakadilan yang menimpa sesama, entah berupa hak yang dirampas, layanan publik yang buruk, atau aspirasi yang dibungkam, tidak pernah boleh dianggap sebagai urusan orang lain semata.

Demokrasi yang sehat membutuhkan dua pihak yang sama-sama dewasa: warga negara yang berani menyuarakan kebenaran secara damai dan berbasis fakta, serta pemimpin yang cukup rendah hati untuk membuka ruang dialog. Kritik bukanlah ancaman bagi negara, melainkan wujud kepedulian agar kekuasaan tidak tersesat arah.

Demokrasi kehilangan jiwanya jika rakyat hanya diberi panggung untuk berbicara, tetapi tidak pernah benar-benar didengar. Ukuran sejati sebuah negara demokratis tidak ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan oleh seberapa sungguh-sungguh kekuasaan itu digunakan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Baca Juga Artikel:  Mengapa Kekurangan Sering Kali Menjadi Hadiah Tersembunyi?

*Mahasiswa Fakultas Filsafat, Unika Kupang


Veritas Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan tulisan-tulisan yang meneguhkan iman dan menyuarakan kebenaran. 

Kami mengundang Anda, para pembaca setia, untuk turut mendukung operasional pelayanan ini melalui donasi ke rekening BCA 6440054739 a.n. Lucia Margaretha Audrey Niron (Bendahara Veritas Indonesia).

Agar donasi Anda dapat kami terima dan catat dengan baik, mohon kirimkan bukti transfer kepada Editor Konten kami, Maria Frani Ayu, di nomor 081230038196. Sedikit dari Anda adalah wujud nyata kebersamaan dalam pelayanan ini.

Maria Frani Ayu Andari Dias
Maria Frani Ayu Andari Diashttps://www.veritasindonesia.id/
Editor Content di Veritas Indonesia, Penulis dan Pengajar Ilmu Keperawatan Jiwa di Institut Kesehatan Suaka Insan.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Terbaru

Populer